Home bitcoin Pejabat SEC Menerbitkan Kerangka Kerja Untuk Menentukan Status Hukum Aset Kripto

Pejabat SEC Menerbitkan Kerangka Kerja Untuk Menentukan Status Hukum Aset Kripto

121
0
SHARE

Ada sedikit kejelasan mengenai status hukum dari aset digital dan kripto, karena dua pejabat SEC telah menerbitkan sebuah kerangka kerja aset digital. Itu akan membantu dalam menentukan apakah suatu aset memenuhi syarat dan sah diperdagangkan atau tidak.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) memiliki sejarah panjang dan menarik dengan komunitas kripto. Ada berbagai kasus termasuk pelarangan Penawaran Koin Awal (ICO) yang tidak terdaftar, dan berbagai kasus tenpa henti terkait dengan ETF (Exchange Traded Fund).

Mungkin salah satu masalah yang paling signifikan yang dimiliki keduanya adalah status hukum aset kripto secara lebih spesifik. Bahkan, KIK, aplikasi pengiriman pesan Korea Selatan menuntut SEC ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Kin Token miliknya bukanlah token sekuritas, tetapi token utilitas.

Sejak itu, SEC mengambil tindakan pencegahan untuk kejadian serupa di masa depan dengan menerbitkan kerangka kerja resmi pada tanggal 3 April 2019. Kerangka kerja ini mampu membantu mereka yang ada di pasar untuk menentukan apakah aset digital dan kripto dapat dianggap sebagai kontrak investasi, ataupun sekuritas.

Penentuan Identitas Aset Digital
Dokumen SEC tersebut disusun oleh Bill Hinman, direktur Divisi Keuangan Korporasi EC, dan Valerie Szczepanik, Penasehat Senior untuk Aset dan Inovasi Digital.

Dalam dokumen tersebut, penulis dengan cepat dan jelas menekankan bahwa ini belum merupakan aturan resmi, melainkan alat analisis untuk mereka yang berada di pasar ICO untuk menentukan hukum dan peraturan untuk aset digital tersebut.

Dokumen itu juga berfokus untuk menentukan apakah aset digital tertentu memiliki karakteristik kontrak investasi atau tidak, sehingga para pedagang dan investor bisa lebih berhati-hati dalam memilih instrumen mereka.

Penentuan dilakukan dengan memanfaatkan Uji Howey, dimana suatu aset dianggap sebagai kontrak invstasi jika ada investasi dalam perusahaan patungan, dan investor secara wajar dituntun untuk mengharapkan keuntungan yang dihasilkan orang lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here